Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, pada Rabu (9/8).
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," kata Muzani kepada awak media di Kompleks Istana Negara.
Kepada Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa sistem zonasi PPDB pada praktiknya menimbulkan banyak persoalan.
Padahal, kebijakan yang dilahirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Muhadjir Effendy itu sejatinya untuk pemerataan satuan pendidikan.
"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengaku direpotkan oleh sistem zonasi, karena kerap muncul protes dari orang tua/wali peserta didik.
Dalam kesempatan yang berbeda, Nadiem juga menyebut bahwa zonasi PPDB merupakan sistem yang baik, sehingga masuk dalam kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-1.
"Zonasi adalah contoh `legacy` kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," ujar Nadiem pada Minggu (30/7).
KEYWORD :Sistem Zonasi PPDB Presiden Jokowi Joko Widodo Ahmad Muzani
